JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan tetap berada di bawah batas aman 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), meski gejolak geopolitik global sedang memanas.
"Kita tidak bisa menutup mata, Iran dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Tentu efeknya merambat ke negara lain. Namun fondasi fiskal Indonesia tetap sehat dan stabil," kata Said, Kamis (12/3/2026).
Meski tekanan ekonomi dalam negeri meningkat dan penilaian negatif dari lembaga internasional seperti MSCI dan Goldman Sachs muncul, Said menekankan defisit APBN 2026 diproyeksikan 2,68 persen dari PDB atau sekitar Rp 698,15 triliun.
Baca Juga: Rupiah Ditutup Melemah, Pasar Cermati Ketegangan Energi di Timur Tengah Sampai akhir Februari, defisit tercatat Rp 135,7 triliun.
Said menjelaskan, Banggar telah menyiapkan empat strategi untuk menjaga defisit tetap terkendali: penajaman program prioritas, efisiensi subsidi, penghapusan kompensasi kelompok atas, dan pemberian bantalan sosial bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan langkah tersebut, pemerintah diperkirakan memiliki cadangan "kantong tebal" sekitar Rp 200 triliun.
"Kalau Rp 200 triliun itu ada di tangan, pemerintah tidak perlu menyentuh batas defisit. Kita kuat, asalkan empat item penajaman tadi dilakukan," ujarnya.
Said juga menekankan pentingnya ketenangan dalam menghadapi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP). "Kita tidak perlu menjadi 'bangsa kagetan'. Hitungannya tetap dalam kerangka tahunan APBN," tegasnya.*
(k/dh)