JAKARTA – Pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media massa untuk memperkuat pembangunan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Selain berperan sebagai penyebar informasi, media juga dianggap sebagai pilar penting dalam membangun kesadaran publik dan praktik demokrasi.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menyampaikan hal tersebut saat Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan HAM di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.
Baca Juga: Wali Kota Tanjungbalai Buka Rakor Penyusunan LKPJ Wali Kota Tahun 2025 "Tanpa melibatkan komunitas media, jelas susah. Pers merupakan kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers itu pilar pembangunan HAM," ujar Pigai.
Menurut Pigai, media memiliki peran strategis dalam mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor, mulai dari sipil dan politik hingga ekonomi, sosial, dan budaya.
Melalui kolaborasi ini, ruang dialog konstruktif dapat dibangun, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong terciptanya peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap HAM.
Sebagai bagian dari program ini, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah kegiatan nasional untuk kalangan jurnalis, termasuk kelas pendidikan HAM, kompetisi karya jurnalistik, dan anugerah penghargaan.
Natalius Pigai menegaskan, kegiatan ini akan memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia.
"Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis, sehingga semua wartawan di Indonesia dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai HAM," ujar Pigai.
Ia menambahkan, kompetisi karya jurnalistik akan menilai laporan yang mengangkat isu HAM, pengungkapan fakta penderitaan, hingga upaya menghadirkan keadilan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa pers juga berperan sebagai pembela HAM.
"Tugas jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM dan mengawasi jalannya kekuasaan menjadikan profesi ini berkontribusi langsung dalam perlindungan hak manusia," ujarnya.