MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyoroti rendahnya alokasi dana bantuan rehabilitasi pascabencana dari pemerintah pusat untuk wilayahnya.
Dalam rencana induk sebelumnya, Sumut hanya menerima Rp2,1 triliun, padahal kebutuhan riil di lapangan diperkirakan mencapai Rp30,56 triliun.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Medril Zam, memastikan angka Rp2,1 triliun masih merupakan versi awal dan akan diselaraskan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Dugaan Penyalahgunaan Akses Rekening oleh Penyidik, Jampi Desak Penjelasan Polda Sumut "Ini masih versi pertama, kita akan selaraskan kembali data dengan daerah, membangun komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan," kata Medril dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).
Pertemuan Bobby dengan tim Satgas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menegaskan pemutakhiran data terus berlangsung.
Medril menambahkan, hasil penyesuaian anggaran diharapkan diterima seluruh pihak agar proses pemulihan masyarakat terdampak dapat segera dilakukan.
Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor pada 25 November 2025.
"Kami mohon sekali dana pemulihan pasca bencana dari pusat memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Harapan kami, masyarakat bisa merayakan Lebaran sudah kembali ke rumah masing-masing, bukan di pengungsian," ujarnya.
Bencana tersebut melanda 18 kabupaten/kota di Sumut, berdampak pada lebih dari 1,8 juta jiwa, menewaskan 376 orang, dan meninggalkan 40 warga masih hilang. Kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah warga tersebar luas, sehingga kebutuhan rehabilitasi sangat besar.
Bobby sebelumnya mengekspresikan kekecewaannya saat rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas R3P pada akhir Februari, karena alokasi Renduk Sumut sangat kecil dibanding wilayah Aceh dan Sumbar.
Dari total anggaran Rp56 triliun untuk ketiga provinsi, Sumut hanya mendapatkan Rp2,11 triliun.*
(k/dh)