PADANGSIDIMPUAN – Organisasi masyarakat Jaringan Sosial Indonesia Gerakan Reformasi Independen Bersatu (JSI-GRIB) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Senin, 9 Maret 2026.
Massa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan audit terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Koordinator aksi, Marahalim Harahap, mengatakan demonstrasi dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di kantor Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan dan di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan Hotel Mega Permata.
Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran 2026, Menteri PU Pastikan Jalan Medan–Sibolga Siap Dilalui "Ada dua titik aksi kami hari ini, pertama di kantor Dinas Pendapatan Padangsidimpuan dan kedua di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Mega Permata," kata Marahalim dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi tiga tuntutan utama kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara.
Pertama, mereka meminta BPK melakukan audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga berkaitan dengan praktik pungutan fee proyek hingga 25 persen.
Kedua, massa meminta BPK memeriksa sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang berada di bawah pengawasan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Selatan.
Proyek yang dimaksud antara lain pembangunan Jembatan Desa Bulu Parapat Angkola Selatan dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar, pembangunan Jembatan Desa Gunung Baringin Mosa Angkola Selatan senilai Rp2,4 miliar, peningkatan Jalan Sisundung–Tandihat di Angkola Barat senilai Rp2,7 miliar, serta peningkatan jalan simpang jalan nasional di Desa Sibakkua Angkola Barat dengan pagu Rp1 miliar.
Ketiga, massa meminta agar BPK tidak menerima arahan atau rekomendasi dari pihak tertentu terkait proyek mana saja yang akan diperiksa dalam proses audit tersebut.
Di akhir aksi, perwakilan massa menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada petugas Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang bertugas di Kota Padangsidimpuan.
Dokumen itu akan diteruskan kepada pimpinan BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan.
JSI-GRIB berharap lembaga pemeriksa keuangan negara itu segera menindaklanjuti tuntutan mereka guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.*