JAKARTA – Pemerintah Indonesia menangguhkan sementara pembahasan teknis Forum Board of Peace (BoP) menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dalam sepekan terakhir.
Keputusan ini diambil untuk memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa seluruh pembahasan BoP kini dalam posisi "on hold" hingga situasi lebih kondusif.
Baca Juga: JK Soroti Praktik Forum Board of Peace: Tujuan Akhir Perdamaian untuk Palestina, Tapi Kalau Hanya Mendukung Israel Buat Apa? Fokus diplomasi Jakarta saat ini sepenuhnya diarahkan pada langkah antisipatif dan perlindungan WNI.
"Fokus diplomasi kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah deeskalasi," ujar Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menegaskan netralitasnya, Indonesia memilih peran sebagai honest broker, atau penengah yang jujur, tanpa berpihak pada salah satu pihak konflik.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, menekankan bahwa netralitas ini sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
"Indonesia memilih berperan sebagai penengah yang jujur, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak," kata Santo.
Dalam upaya menjaga keamanan dan mengantisipasi risiko, Kemlu telah mengambil tiga langkah utama:1. Desakan Gencatan Senjata – Secara resmi meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan sejak pecahnya konflik akhir Februari lalu.2. Diplomasi Maraton – Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono melakukan komunikasi intens dengan pemimpin negara kunci seperti Iran, Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Yordania untuk mendorong dialog damai.3. Siaga Evakuasi WNI – Kemlu menyiapkan langkah perlindungan dan skenario evakuasi jika situasi semakin memburuk.
Meskipun pembahasan BoP ditangguhkan, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi garis kebijakan luar negeri.
Pemerintah terus mencari jalur diplomasi efektif untuk mendorong perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.
"Kami terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di wilayah terdampak. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama kami saat ini," pungkas Santo.