JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memilih berhati-hati dalam memutuskan status keanggotaan Indonesia di forum Board of Peace (BoP) di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Pemerintah ingin memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana diplomasi untuk mendorong perundingan perdamaian sebelum mempertimbangkan langkah keluar.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menyatakan, Presiden ingin ikhtiar diplomasi melalui BoP dicoba terlebih dahulu.
Baca Juga: Pemerintah Aceh Siapkan Strategi Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Hari Besar Keagamaan "Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata Nusron usai dialog Presiden Prabowo dengan ulama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Menurut Nusron, BoP saat ini menjadi forum strategis untuk membahas upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk situasi di Palestina dan Gaza.
Presiden sempat mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat berkontribusi dalam perdamaian global jika tidak memiliki forum resmi untuk berunding.
"Kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa? Forum satu-satunya saat ini untuk perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza adalah BoP," ujarnya.
Indonesia bersama delapan negara lain bersepakat memanfaatkan BoP untuk upaya diplomasi tersebut. Nusron menekankan, pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik dan masukan masyarakat, sambil memantau situasi global untuk evaluasi keputusan di masa depan.
"Pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan," katanya.*
(oz/dh)