JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan intensif dengan presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik, serta jajaran kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026), untuk membahas perkembangan situasi panas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan penjelasan mendetail mengenai eskalasi konflik dan posisi Indonesia di Board of Peace (BoP), inisiatif yang dibentuk AS untuk mempercepat kemerdekaan serta pembangunan Palestina.
"BoP adalah bagian dari upaya percepatan proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi Palestina. Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP bisa saja terjadi, namun harus melalui kesepakatan bersama," kata Muzani usai pertemuan.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo Jadi Penengah Perdamaian di Timur Tengah Pertemuan yang dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, Ma'ruf Amin, serta mantan menteri luar negeri, berlangsung terbuka.
Muzani menyebut hampir semua tokoh memberikan pandangan kritis, saran, dan masukan terkait kebijakan luar negeri Indonesia di tengah krisis Timur Tengah.
Selain itu, hadir pula ketua umum partai politik, antara lain Surya Paloh (NasDem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Al Muzzamil (PKS), Zulkifli Hasan (PAN), serta Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat).
Sejumlah menteri dan pejabat tinggi turut hadir, termasuk Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Herindra.
Kehadiran mereka menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk merumuskan sikap Indonesia di forum internasional dan mengantisipasi dampak eskalasi konflik global.
"Presiden menjelaskan detail persoalan yang beliau pahami. Semua pandangan diterima dengan baik dan akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia," ujar Muzani.
Pertemuan ini menunjukkan langkah aktif Indonesia dalam diplomasi global sekaligus memperkuat posisi negara sebagai mediator dan penengah konflik di Timur Tengah, dengan tetap menjaga politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan sejak era kemerdekaan.*
(d/ad)