DENPASAR – TP PKK Provinsi Bali memperkuat sinergi kerja sama pemberdayaan perempuan dan program inklusi sosial bersama Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Bali, Ny. Putri Suastini Koster, dan Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, untuk membahas kolaborasi strategis yang berfokus pada kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: Rudi Alfahri Rangkuti Soroti Ancaman Narkoba di Sumut, Perlu Edukasi dan Penindakan Konsisten Ny. Putri Suastini Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali tidak dapat dilepaskan dari kontribusi perempuan, baik di sektor ekonomi maupun kehidupan sosial.
Ia menyoroti peran dominan perempuan dalam industri tenun tradisional dan mendesak peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah publik.
"Bali tidak akan berkembang tanpa perempuan. Kami terus mendorong kehadiran perempuan di ranah publik, sekaligus menjaga peran domestik yang tetap penting untuk keluarga dan anak-anak," ujarnya.
Sementara itu, Jo Stevens menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi prioritas Pemerintah Australia melalui berbagai program, termasuk Program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) periode 2021–2029.
Program ini menekankan penguatan masyarakat sipil, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan digital bagi penenun di Kabupaten Klungkung.
Selain itu, Australia juga mendukung inisiatif lingkungan dan ekonomi hijau, seperti pengelolaan sampah di Karangasem, pemberdayaan komunitas bambu melalui PT Bamboo Creative Bali, serta riset konservasi bambu oleh Australian Centre for International Agricultural Research.
Dukungan hibah lokal juga diberikan melalui skema Direct Aid Program (DAP) untuk memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas dan inisiatif masyarakat lokal.