JAKARTA – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, menyoroti sikap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hingga tiga hari setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, belum menyampaikan ucapan belasungkawa.
Khamenei meninggal dunia dalam serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu setempat.
Kabar kematiannya dikonfirmasi media Iran, Fars News Agency, pada Minggu (1/3/2026), yang menyebut tokoh berusia 86 tahun itu telah "syahid" saat menjalankan tugasnya di kompleks kediamannya di Teheran.
Baca Juga: SBY dan Jokowi Dipastikan Hadiri Pertemuan Malam Ini di Istana Merdeka, Megawati Absen Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @gunromli, Selasa (3/3/2026), Gun Romli mempertanyakan sikap Presiden yang tidak mengucapkan bela sungkawa secara publik, baik melalui media sosial maupun pernyataan resmi pemerintah.
Menurutnya, hal ini menunjukkan kemungkinan adanya pertimbangan politik atau ketidaknyamanan dengan hubungan AS-Israel.
"Apakah Prabowo merasa tidak enak, atau mungkin takut pada Trump dan Netanyahu? Karena meninggalnya Ali Khamenei akibat serangan militer AS dan Israel," tulis Gun Romli.
Gun Romli menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan kebijakan luar negeri Bebas Aktif, seharusnya tetap mengedepankan etika dan nilai kemanusiaan, meskipun terjadi konflik internasional.
"Kalaupun terjadi konflik, bukan alasan untuk membunuh rasa kemanusiaan. Junjungan kita Nabi Muhammad Saw tetap menghormati jenazah lawan, meskipun ada konflik," tambahnya.
Selain itu, Gun Romli juga menyoroti rencana Prabowo menjadi mediator konflik antara AS-Israel dan Iran.
Ia menilai, kesediaan tersebut patut dipuji, namun bertolak belakang dengan etika diplomatik dasar jika tidak disertai ucapan belasungkawa kepada kepala negara sahabat.
"Bagaimana mau jadi juru damai dan bisa diterima Teheran, kalau mengucapkan duka cita saja tidak dilakukan?" kata Gun Romli.
Sementara itu, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Sabtu (28/2/2026) menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia siap memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak dan, jika disetujui, Presiden Prabowo bersedia bertolak ke Teheran untuk mediasi.