JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Sumatera menegaskan target relokasi seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat sebelum Idul Fitri 2026.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan percepatan relokasi menjadi prioritas utama fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca Juga: Samosir Rayakan Hari Jadi ke-22, TP PKK Simalungun Apresiasi Kemajuan Daerah "Kami harap sebelum Idul Fitri semua pengungsi sudah tidak berada di tenda, melainkan di hunian sementara (huntara) atau telah menerima dana tunggu hunian," ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
Berdasarkan data Satgas per 27 Februari 2026, dari lebih 2 juta warga terdampak bencana, tersisa 11.307 jiwa yang masih tinggal di tenda.
Sebagian besar berada di Aceh (10.394 jiwa), di Sumatera Utara 913 jiwa, sementara Sumatera Barat telah bebas pengungsi tenda.
Untuk mempercepat relokasi, pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap) terus digenjot. Dari target 18.253 unit huntara di tiga provinsi, realisasi baru mencapai 10.498 unit atau 57 persen.
Pembangunan huntap juga sedang berlangsung dengan 1.363 unit dari target 36.669 unit, termasuk enam unit huntap di Sumatera Barat yang telah rampung.
Selain pembangunan hunian, Satgas PRR menyalurkan bantuan perbaikan rumah rusak secara bertahap.
Lebih dari 73.000 unit rumah terdampak telah terverifikasi, mulai dari kerusakan ringan hingga berat, sehingga masyarakat dapat segera memperbaiki rumah secara mandiri.
Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Dukungan dari Kementerian PUPR, BNPB, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi kunci memastikan pengungsi dapat menempati hunian yang layak dan aman.
Rapat koordinasi dihadiri secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan sejumlah pejabat kementerian terkait lainnya.*