JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hari ke-9 Ramadhan 2026.
Kebijakan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran berulang terhadap standar mutu dan kelayakan konsumsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan penghentian sementara merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang bersifat tegas dan tidak bisa ditawar.
Baca Juga: Minta Prabowo Bertaubat Politik, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Saya Jadi Orang Pertama yang Dukung! "Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Nanik, keputusan suspend terhadap 47 SPPG tersebut diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah.
Evaluasi tidak hanya menyasar kualitas produk makanan, tetapi juga mencakup manajemen dapur, rantai distribusi, hingga prosedur kontrol kualitas.
Ia menegaskan, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sekaligus kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi masyarakat. Karena itu, pengawasan dilakukan secara ketat dan transparan.
Dalam sejumlah kasus, kata Nanik, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa.
Meski demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara sebagai bagian dari penegakan standar dan pembelajaran sistemik.
"SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali," kata dia.
Langkah penghentian ini memperlihatkan tantangan implementasi program MBG yang berskala nasional.
Di satu sisi, pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi. Di sisi lain, pengawasan kualitas menjadi faktor krusial untuk mencegah risiko kesehatan dan menjaga kepercayaan publik.*(dh)