JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah memanfaatkan program Tiga Juta Rumah sebagai upaya menyejahterakan rakyat.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
"Ini membantu kepala daerah juga, karena salah satu tugas mereka adalah mengangkat harkat dan martabat rakyat masing-masing," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kemendagri, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Apresiasi Raja Abdullah II atas Komitmen Indonesia pada Solusi Dua Negara Tito menekankan beberapa langkah strategis yang perlu dijalankan pemda agar program lebih efektif, antara lain sosialisasi masif kepada masyarakat serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah layanan perizinan PBG dan BPHTB.
Kepala daerah yang belum memaksimalkan MPP berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap rumah terjangkau.
"Kita ingin rumah-rumah ini murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengembang bisa menjual lebih murah karena PBG dan BPHTB dibebaskan sesuai Perkada," jelas Tito.
Rakor tersebut dihadiri juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah gubernur dan wakil gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution.
Tito menegaskan, program Tiga Juta Rumah adalah momentum bagi kepala daerah untuk mengatasi persoalan perumahan di wilayah masing-masing, baik melalui renovasi maupun pembangunan rumah baru.*
(k/dh)