JAKARTA — Komisi X DPR RI menyoroti perlunya percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan fokus utama pada sektor pendidikan.
Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menyatakan, meski pembelajaran sudah berjalan, kondisi di lapangan belum sepenuhnya ideal.
"Pendidikan hanya di beberapa kabupaten/kota saja yang masih membutuhkan bantuan. Artinya masih terdampak. Kami ingin mendalami indikator pemulihan ini," kata Hetifah, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga: MBG Buruk di Sumut, Wakil Ketua MPR: Tidak Ada Ampun untuk Pelanggar Standar Di sejumlah daerah terdampak, proses belajar mengajar masih berlangsung di tenda darurat dengan kondisi panas, sementara sebagian sekolah menumpang fasilitas lain.
Dari total 4.852 sekolah terdampak, baru sekitar 33 persen yang masuk tahap perjanjian kerja sama revitalisasi.
Hetifah menekankan percepatan realisasi anggaran dan eksekusi program menjadi kunci.
"Kami berharap ini segera dilaksanakan, tentunya sangat bergantung pada anggaran," ujarnya.
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera).
Upaya ini diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menyatakan, dari total kebutuhan rehabilitasi pascabencana lebih dari Rp205,26 triliun, respons kementerian/lembaga baru sekitar Rp68,9 triliun, dengan alokasi untuk 3 tahun dan 2.108 kegiatan.
Pendanaan ini termasuk untuk rehabilitasi sektor pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.*
(dw/dh)