JAKARTA- Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) berkomitmen mengawal pemberian bantuan sosial (bansos) agar benar-benar tepat sasaran. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya validasi data agar bantuan tepat diterima oleh yang berhak, serta mencegah potensi penyalahgunaan program bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pertemuannya dengan KSP di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Senin (11/11/2024), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberi pesan tegas untuk memastikan bahwa data penerima bansos harus akurat dan valid, agar tidak ada individu yang tidak berhak justru menerima bantuan. Gus Ipul juga menekankan bahwa data merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program bansos yang akan disalurkan.
“Presiden meminta agar kami memvalidasi data penerima bantuan, karena data yang salah bisa menyebabkan salah sasaran. Kami berharap agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat pada yang membutuhkan, bukan pada pihak yang tidak berhak,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, langkah pertama yang akan dilakukan Kemensos adalah menyelesaikan pembentukan data tunggal penerima bansos yang telah dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data tunggal ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah.
Gus Ipul menambahkan bahwa setelah data tunggal selesai, Kemensos memerlukan pendampingan dari KSP dan BPPIK untuk memastikan realisasi pemberian bansos bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Pendampingan ini, menurutnya, sangat penting agar tidak hanya penerima yang tepat yang menerima bantuan, tetapi juga distribusinya berjalan sesuai jadwal.
“Kami mohon agar KSP dan BPPIK dapat mendampingi kami agar program bansos ini benar-benar terealisasi dengan baik dan tepat waktu. Jangan sampai ada keterlambatan dalam proses penyalurannya,” tambah Gus Ipul.
Kemensos juga terbuka untuk menerima masukan dari KSP dan BPPIK jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki terkait prosedur pemberian bansos. Gus Ipul menegaskan bahwa peran KSP dan BPPIK sangat penting dalam menjaga agar distribusi bantuan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga jauh dari potensi korupsi.
“Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam prosedur, kami akan segera perbaiki. Kami juga memastikan bahwa seluruh proses ini sesuai ketentuan, tidak ada penyalahgunaan anggaran, dan yang terpenting adalah bantuan sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KSP, Letnan Jenderal (Purn) Anto Mukti, menyatakan bahwa KSP siap membantu Kemensos dalam mengawasi program-program bantuan sosial yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo. Menurut Anto, KSP tidak hanya akan mengawasi dari dalam ruangan, tetapi juga turun ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap program berjalan dengan baik.
“Kami akan mengawasi secara langsung agar program bansos ini berjalan sesuai dengan harapan. Bukan hanya sekadar mengontrol di ruang rapat, tetapi kami juga akan turun langsung ke lapangan,” kata Anto.
Anto juga mengingatkan bahwa data yang akurat akan menjadi dasar bagi seluruh kementerian terkait dalam menjalankan berbagai program bantuan. Oleh karena itu, proses validasi data menjadi kunci utama agar seluruh bantuan dapat tepat sasaran dan tepat waktu.
Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menegaskan bahwa uang yang digunakan dalam program bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan uang rakyat. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh aparat yang terlibat dalam distribusi bansos untuk tidak menyalahgunakan dana tersebut, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
“Ini adalah uang negara, uang rakyat. Jangan ada yang dikorupsi atau dimanipulasi. Bantuan sosial ini harus sampai kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan,” ujar Aries Marsudiyanto.
Aries juga mengingatkan pentingnya keakuratan dalam pendistribusian bantuan, baik dari segi jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu. Semua proses tersebut harus dilakukan dengan transparan dan sesuai ketentuan agar tidak ada hambatan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Kerja sama antara Kemensos, KSP, dan BPPIK ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pemberian bantuan sosial di Indonesia, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan pemerintah. Melalui validasi data yang akurat dan proses pendistribusian yang transparan, diharapkan tidak ada lagi kesalahan sasaran dalam pemberian bansos di masa mendatang.(JOHANSIRAIT)