JAKARTA– Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemunculan situs web palsu yang mengatasnamakan layanan Skillhub, terutama setelah pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional dibuka pada 23 Februari 2026.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan kemunculan portal tidak resmi berpotensi menyesatkan publik dan membuka celah penipuan, termasuk praktik phishing serta penyalahgunaan data pribadi.
Baca Juga: Kesepakatan ART: Warga Takut Data Pribadi Diserahkan ke AS, Pemerintah Buka Suara "Kami meminta masyarakat berhati-hati dalam mengakses informasi terkait pelatihan vokasi nasional dan memastikan alamat domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemnaker," ujar Faried dalam siaran pers, Selasa (24/2).
Ia menegaskan, situs resmi Skillhub hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id. Salah satu domain yang disebut mengatasnamakan Skillhub, yakni skillhub.kemnakerri.com, dipastikan bukan situs resmi pemerintah.Menurut Faried, risiko dari situs palsu tidak berhenti pada kesalahan informasi.
"Website palsu berpotensi menjadi sarana phishing, penipuan, maupun penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Kemnaker memastikan seluruh proses pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional dilakukan terpusat melalui laman resmi tersebut dan tidak tersedia pada platform atau tautan lain di luar domain pemerintah.
Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa alamat situs sebelum memasukkan data pribadi, memastikan domain berakhiran kemnaker.go.id, serta menghindari tautan dari sumber yang tidak jelas.
Jika menemukan situs mencurigakan, masyarakat diminta menghentikan proses pendaftaran dan melaporkannya melalui kanal resmi Kemnaker atau laman bantuan.kemnaker.go.id.
Skillhub merupakan fitur dalam platform layanan ketenagakerjaan digital SIAPkerja yang menjadi pintu akses terintegrasi berbagai program pelatihan vokasi di Indonesia.
Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi, mendaftar, hingga memantau progres pelatihan secara daring.
Kemnaker menegaskan komitmennya menjaga keamanan sistem dan perlindungan data pengguna agar layanan pelatihan vokasi berjalan transparan dan akuntabel.*