JENEWA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional, di tengah kemunduran yang terjadi dalam pengendalian senjata global.
Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam High-Level Segment of the Conference on Disarmament 2026 di Jenewa, Rabu (24/2/2026).
"Dalam lingkungan global yang semakin bergejolak, Indonesia tetap teguh berkomitmen pada perlucutan senjata multilateral. Komitmen ini bukan idealisme, tapi suatu keharusan," tegas Menlu Sugiono.
Baca Juga: Indonesia Gandeng Arm Limited untuk Perkuat Industri Semikonduktor, Presiden Prabowo Saksikan Langsung Penandatanganan Sugiono menyoroti kondisi dunia saat ini yang lebih tidak pasti, terpolarisasi, dan berbahaya.
Banyak negara beralih ke mode pertahanan ekstrem, sementara hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang meningkat, sehingga margin kesalahan semakin menyempit.
Menurut Menlu RI, lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih tersimpan, modernisasi senjata berlangsung cepat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir menjadi lebih sering serta mengkhawatirkan.
Ia menegaskan, logika pencegahan senjata yang hanya berfokus pada pertahanan justru memperdalam ketidakamanan dan memperpanjang persepsi ancaman.
Sugiono menyoroti momen kritis terkait Perjanjian New START yang menandai pertama kali dalam beberapa dekade tidak ada batasan yang disepakati pada kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia.
"Konsekuensinya bersifat global. Hal ini mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, dan meningkatkan risiko perlombaan senjata," katanya.
Menlu juga menekankan risiko tambahan dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan eksplorasi ruang angkasa.
Tanpa regulasi yang jelas, teknologi ini memperkuat ketidakpastian dan meningkatkan potensi eskalasi tidak disengaja.
Indonesia menegaskan perlucutan senjata multilateral harus selaras dengan realitas global tersebut.