MEDAN- Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan visi ambisius untuk menjadikan Indonesia negara yang swasembada pangan pada 2028. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi untuk mewujudkan program tersebut.
Zulhas memulai penjelasannya dengan membandingkan kondisi petani Indonesia pada era Orde Baru dan saat ini. Di masa Orde Baru, menurutnya, sebagian besar petani memiliki lahan pertanian sendiri, baik sawah maupun kebun. Namun, dalam 24 tahun terakhir, situasi tersebut telah berubah drastis.
“Pada zaman Orde Baru, rata-rata petani itu punya kebun dan sawah. Tetapi 24 tahun terakhir, kalau saudara tanya angka Google, buka BPS, mungkin 80 persen petani sudah berubah menjadi buruh tani,” ujar Zulkifli Hasan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Menurut Zulhas, perubahan ini terjadi karena semakin banyak petani yang beralih ke pekerjaan lain atau menjadi buruh tani, sementara jumlah lahan pertanian semakin terbatas. Setiap tahunnya, Indonesia kehilangan sekitar 100 ribu hektar lahan pertanian. Hal ini, lanjutnya, sangat mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan.
“Kalau pada masa Orde Baru, 65 persen pekerja berasal dari sektor pertanian. Sekarang, kira-kira tinggal 25 persen,” ungkapnya. Zulkifli Hasan juga menyoroti fakta bahwa petani Indonesia semakin menua, sementara generasi muda, khususnya milenial, cenderung tidak tertarik untuk terjun ke dunia pertanian.
“Petani mengalami aging, banyak petani sudah tua. Yang muda, yang milenial sudah nggak tertarik. Kita mesti ada sesuatu untuk menarik mereka kembali ke sektor pertanian,” tambah Zulhas. Pemerintah, lanjutnya, harus segera merespons perubahan ini dengan berbagai kebijakan yang dapat menarik minat generasi muda untuk bertani.
Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintah juga menghadapi tantangan lain, seperti keterbatasan lahan, distribusi pupuk yang merata, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Zulhas menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan bukanlah perkara mudah dan membutuhkan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita ingin swasembada pangan. Banyak sekali sektor yang terkait. Jadi tidak mudah, tapi ini mulia,” tegas Zulhas. Untuk itu, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, Badan Pangan Nasional, hingga Bulog, agar sektor pertanian Indonesia bisa lebih berkelanjutan dan produktif.
Zulhas juga menyebutkan bahwa target swasembada pangan pada 2028 membutuhkan perubahan besar dalam pola pikir dan sistem pertanian yang ada saat ini. Pemerintah, lanjutnya, akan terus berupaya untuk mendorong sektor pertanian agar lebih maju, efisien, dan menarik bagi generasi penerus.
Pencanangan swasembada pangan oleh Presiden Prabowo Subianto juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa depan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kesejahteraan para petani.(JOHANSIRAIT)