DENPASAR – Tulisan I Gusti Putu Artha terkait polemik BPJS PBI di Denpasar menimbulkan pertanyaan publik: apakah ini analisis independen atau manuver politik terselubung?
Dalam tulisannya, Putu Artha tampak tegas membela kebijakan Wali Kota Denpasar, tanpa menempatkan diri sebagai pengamat netral.
Alih-alih hadir sebagai suara objektif yang berdiri di sisi masyarakat, ia terlihat berada di barisan pembela pemerintah kota.
Baca Juga: Membaca Peta Politik 2029 Sikap ini memunculkan kecurigaan publik soal motivasi di balik pernyataannya.
Rekam jejak politik Putu Artha menambah kontroversi. Figur ini sebelumnya gagal melaju ke Senayan pada Pemilu 2019 dan kembali mencoba peruntungan pada 2024 di Sulawesi Tengah.
Kini, ia muncul bersuara keras di Bali. Masyarakat pun bertanya-tanya: apakah ini ekspresi kepedulian sejati atau strategi membangun popularitas politik?
Ironisnya, publik mempertanyakan legitimasi Putu Artha di Bali, mengingat belum ada mandat yang diperoleh dari daerah pemilihan sebelumnya.
"Jika ingin dipercaya sebagai representasi rakyat, mengapa kepercayaan itu tak kunjung terwujud di Sulawesi Tengah?" ujar pengamat politik lokal.
Di sisi lain, pembelaan Putu Artha terhadap kebijakan pemerintah kota dibungkus dengan dalih regulasi. Namun, keberpihakan terhadap warga yang terdampak tetap menjadi sorotan.
Bagi sebagian masyarakat, keberpihakan semacam itu jauh lebih sulit dibanding sekadar menegaskan posisi administratif.
Polemik ini menegaskan bahwa opini publik di era digital tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan tentang integritas, legitimasi, dan motivasi politik sang pengamat.*