WASHINGTON, D.C. — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan pengusaha Amerika Serikat dalam forum bisnis yang digelar US Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu, 18 Februari 2026 waktu setempat.
Di forum tersebut, Prabowo menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Prabowo mengatakan, pemerintahannya berupaya memastikan demokrasi menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat, terutama melalui akses pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Pamer Efisiensi Birokrasi dan Anggaran Salah satu instrumen yang dikedepankan adalah program MBG, yang disebutnya dirancang untuk mengatasi persoalan kelaparan dan malnutrisi pada anak.
"Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," ujar Prabowo.
Menurut dia, implementasi MBG saat ini telah menjangkau sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai daerah. Setiap dapur, kata dia, mempekerjakan sekitar 50 orang, mayoritas perempuan di tingkat desa.
Program tersebut, lanjut Prabowo, tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga memicu perputaran ekonomi di desa.
Permintaan terhadap komoditas seperti telur, ayam, dan sayuran meningkat, sehingga menciptakan pasar yang relatif stabil bagi petani lokal.
"Ini menghasilkan efek pengganda yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah," katanya.
Selain MBG, Prabowo memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund bernama Danantara. Badan ini, menurut dia, mengonsolidasikan aset-aset negara untuk mendorong hilirisasi industri nasional dan memperkuat daya saing investasi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung tantangan tata kelola pemerintahan. Ia mengakui praktik korupsi, penyelundupan, serta aktivitas ekonomi ilegal—mulai dari pertambangan hingga perikanan—masih menjadi persoalan struktural.
"Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Ini masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung," ujar dia.