JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak semestinya dimaknai secara negatif.
Ia menyebut perbedaan itu justru dapat menjadi wujud persatuan yang indah dalam kehidupan berbangsa.
"Kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif," kata Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Februari 2026.
Baca Juga: Ini Alasannya Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026 Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan awal Ramadhan tanpa menimbulkan perpecahan.
"Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil hisab dan laporan rukyat yang menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS.
Berdasarkan standar MABIMS, tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Namun hasil pemantauan menunjukkan sudut elongasi masih berkisar antara 0 derajat 56 menit hingga 1 derajat 53 menit.
"Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," kata Nasaruddin.
Karena tidak ada laporan hilal terlihat di berbagai titik pemantauan, pemerintah memutuskan menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari.
Adapun Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.