BIREUEN – Banjir bandang yang melanda Aceh pada awal 2026 memicu krisis multidimensi, merusak infrastruktur, dan menekan sektor ekonomi lokal.
Menyikapi kondisi ini, bantuan darurat dari tiga Non-Governmental Organization (NGO) nasional resmi disalurkan ke wilayah terdampak.
Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi atau Abu Salam, mewakili Pemerintah Aceh dalam prosesi serah terima bantuan di Desa Blang Kuruk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Minggu (15/2/2026).
Baca Juga: Bahlil Bahas Rencana Setop Ekspor Timah: Dorong Hilirisasi Mineral dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bantuan tersebut berasal dari konsorsium Salam Setara, platform crowdfunding Kitabisa, serta Miss Glam MFoundation.
Abu Salam menegaskan, kolaborasi pemerintah dengan NGO ini bukan sekadar aksi filantropi, tetapi langkah strategis mitigasi risiko pascabencana.
"Kehadiran bantuan ini menekan angka kerugian sosial-ekonomi masyarakat di level akar rumput sekaligus mempercepat fase pemulihan," ujarnya.
Distribusi bantuan dikomandoi oleh Akmal Rusli, yang memastikan penyaluran logistik tepat sasaran ke 22 desa zona merah terdampak terparah.
Bantuan meliputi ribuan paket sembako, Family Kit, puluhan tenda pengungsian standar, serta mesin air Reverse Osmosis (RO) untuk pemenuhan air bersih dan pencegahan penyakit menular berbasis air.
Pelibatan seluruh Keuchik (Kepala Desa) dalam proses serah terima ditegaskan sebagai bentuk Quality Control agar bantuan langsung sampai ke keluarga penyintas yang kehilangan aset dan properti.
"Serah terima kepada Keuchik memastikan tidak ada distorsi rantai pasok hingga ke tenda-tenda warga," kata Akmal.
Banjir bandang awal 2026 telah menyebabkan kerugian material miliaran rupiah, terutama di sektor agrikultur, infrastruktur, dan properti residensial.
Dengan dukungan NGO nasional, Pemerintah Aceh berharap fase tanggap darurat dapat segera bertransisi menuju pemulihan dan rekonstruksi wilayah yang lebih berkelanjutan.*