BELITUNG – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Muhammad Ali memimpin langsung Latihan Anti Akses dan Anti Amfibi (A2/AD) berskala besar yang digelar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di perairan Kepulauan Bangka Belitung, Minggu.
Latihan ini mengintegrasikan kekuatan kapal perang, unsur udara, pasukan pendarat, hingga teknologi drone dalam satu skenario pertahanan pantai yang kompleks.
Sebanyak sembilan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dilibatkan dalam latihan tersebut.
Baca Juga: Ammar Zoni Merasa Dikriminalisasi, Kirim Surat ke Presiden Prabowo dan Minta Kasus Narkoba Ditinjau Ulang Di antaranya kapal kombatan utama KRI Raden Eddy Martadinata-331 dan KRI John Lie-358, serta kapal penyapu ranjau KRI Pulau Fani-731. Unsur udara turut memperkuat latihan melalui pengerahan pesawat patroli maritim CN-235 MPA dan helikopter Panther.
Dalam simulasi tempur, prajurit mendemonstrasikan penembakan meriam kaliber 76 milimeter dan aksi Visit, Board, Search and Seizure (VBSS). Korps Marinir juga dikerahkan dalam operasi amfibi yang didukung sistem persenjataan Multi Launcher Rocket System (MLRS) sebagai tulang punggung pertahanan pantai.
TNI AL juga memamerkan penggunaan drone kamikaze serta sistem Pusat Kendali Mobil (Mobile Command) sebagai bagian dari integrasi teknologi surveilans dan serangan terbaru.
Muhammad Ali menyatakan latihan ini menjadi yang pertama mengintegrasikan seluruh elemen teknologi tempur modern yang dimiliki TNI AL dalam satu skema operasi terpadu.
"Kesiapan alutsista dan profesionalisme prajurit menjadi kunci menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia," ujarnya.
Selain memimpin latihan, Kasal bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meninjau barang bukti hasil Operasi Keamanan Laut (Opskamla) periode 2025 hingga awal 2026.
Dalam operasi tersebut, TNI AL mengamankan komoditas timah balok, pasir timah, serta logam tanah jarang seperti zircon, ilmenite, dan monazite dengan total berat mencapai belasan ribu ton.
Nilai ekonomi sumber daya alam yang berhasil diamankan dari dugaan penyelundupan itu diperkirakan mencapai Rp173,6 miliar.
Kasal menegaskan bahwa pemberantasan praktik penambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.