YOGYAKARTA – Kementerian Hukum Republik Indonesia meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA Group.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Kanal Digital dan Owned Media.
Gold pertama diraih pada Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial melalui kanal YouTube Kementerian Hukum.
Baca Juga: Pemkab Bener Meriah Gelar Pasar Murah Sambut Ramadhan, Mahasiswa STIK-PTIK Turut Bantu Distribusi Sembako Sementara penghargaan Gold kedua diperoleh pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile lewat video berjudul Hukum Asli Indonesia.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, mengatakan komunikasi publik di bidang hukum harus mampu menjembatani bahasa regulasi dengan kebutuhan masyarakat.
"Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami berupaya menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar Ronald usai menerima penghargaan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/2/2026).
Menurut Ronald, pemanfaatan kanal digital menjadi strategi untuk memperluas akses informasi hukum sekaligus memperkuat literasi hukum publik. Melalui platform digital, informasi hukum diharapkan dapat diakses lebih cepat dan menjangkau masyarakat lebih luas.
Ia menjelaskan, kanal YouTube Kementerian Hukum memuat berbagai konten, mulai dari sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Ronald menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim pengelola komunikasi publik di lingkungan kementerian.
"Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan," ujarnya.
PR INDONESIA Awards merupakan kompetisi kehumasan tingkat nasional yang digelar sejak 2016 dan melibatkan praktisi serta akademisi komunikasi sebagai dewan juri. Ajang ini menjadi salah satu tolok ukur kinerja komunikasi lembaga pemerintah maupun korporasi di Indonesia.*
(dh)