JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari program nasional Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
Strategi ini mengandalkan teknologi pengolahan sampah skala mikro yang dikembangkan sejumlah perguruan tinggi dalam negeri.
Dalam forum Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026), Presiden Prabowo menyatakan, "Indonesia harus berani memperbaiki semua sektor, termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan ibu kota provinsi. Saya minta kebersihan sampah diwujudkan sesegera mungkin."
Baca Juga: Strategi Ekonomi Prabowo hingga 2029, Targetkan Swasembada Pangan dan 5.000 Desa Nelayan Presiden mengapresiasi peran perguruan tinggi yang membangun alat-alat daur ulang ramah lingkungan dan pemusnah sampah berskala mikro.
Alat ini dirancang untuk digunakan di tingkat kelurahan, sehingga sampah dapat diolah tanpa harus dibawa jauh ke TPA.
"Alat-alat ini dapat mengelola sampah secara lokal, aman, tidak menimbulkan bau, dan efektif untuk skala kecil. Kami berharap setiap kelurahan memiliki teknologi ini pada tahun 2026," kata Prabowo.
Pengolahan sampah skala mikro akan diterapkan bersamaan dengan proyek waste-to-energy yang dikerjakan perusahaan Danantara bersama pemerintah daerah.
Targetnya, sampah rumah tangga yang rata-rata mencapai 10 ton per hari di tiap kelurahan dapat diolah di level lokal dengan teknologi gasifikasi, plasma-assisted, dan reaktor plasma dingin.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan, kementeriannya akan mempercepat uji coba teknologi ini di beberapa desa dan kelurahan tahun ini.
Tahap evaluasi akan menentukan metode yang paling efektif, sehingga program pengelolaan sampah skala mikro dapat berjalan optimal dan mendukung target kebersihan nasional.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen membersihkan lingkungan secara menyeluruh sekaligus mendorong inovasi teknologi dalam mengelola sampah, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan kesehatan publik.*