BOGOR – Presiden RI, Prabowo Subianto, kembali menggelar pertemuan strategis dengan deretan pengusaha nasional di Hambalang, Bogor, Selasa malam (10/2/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih empat jam tersebut, Prabowo menekankan pentingnya konsep Indonesia Incorporated, yakni sinergi erat antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing nasional dan percepatan pembangunan.
Sejumlah konglomerat hadir dalam audiensi ini, antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthoni Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), hingga Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).
Baca Juga: Jalan Amblas di Tapanuli Selatan Picu Kekhawatiran Warga, IJEN Tapsel Desak Pemerintah Bertindak Cepat Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari audiensi sebelumnya pada Senin (9/2/2026) dengan 22 pengusaha anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Dalam keterangan tertulis, Presiden menegaskan bahwa pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian bangsa.
"Swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman. Proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara sebagian besar akan diserahkan kepada sektor swasta, sementara pemerintah menangani perlindungan masyarakat dan sektor yang belum bisa ditangani swasta," ujar Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, Presiden selalu membuka ruang komunikasi dengan semua pihak, termasuk pengusaha.
"Yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta dan pemerintah berjalan beriringan. Indonesia Incorporated disepakati bahwa sektor swasta yang kuat dan maju harus didorong," kata Prasetyo.
Presiden juga menekankan target swasembada pangan dalam empat tahun, serta rencana menarik investasi besar-besaran pada industri energi terbarukan selama 2025.
Konsep Indonesia Incorporated yang diperkenalkan Prabowo pada 2025 di Musyawarah Nasional Kadin menekankan persatuan pengusaha dan pemerintah di bawah satu komando presiden untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha bahwa pemerintah membuka peluang lebih besar bagi sektor swasta dalam proyek-proyek strategis nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.*