JAKARTA – Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.
Pemerintah menegaskan, iuran anggota senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun tidak wajib disetorkan.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza pada 22 Januari lalu, saat annual meeting di Davos, Swiss.
Baca Juga: Juda Agung Resmi Dilantik Jadi Wakil Menteri Keuangan, Gantikan Thomas Djiwandono Keikutsertaan Indonesia bertujuan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina di Gaza.
"Board of Peace adalah mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A Mulachela, melalui Zoom Meeting.
Berdasarkan draf piagam BoP, setiap anggota menjabat maksimal tiga tahun, kecuali negara yang berkontribusi lebih dari US$ 1 miliar pada tahun pertama, yang akan menjadi anggota tetap.
Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan, iuran tersebut digunakan salah satunya untuk rekonstruksi Gaza.
"Keanggotaan Indonesia bersifat partisipatif, bukan membership fee," jelas Sugiono.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, Indonesia belum membayar iuran dan keikutsertaan bersifat tidak tetap.
"Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri. Keikutsertaan Indonesia adalah langkah konkret untuk mengurangi peperangan di Palestina, bukan sekadar menghadiri konferensi," kata Teddy.
Dengan bergabungnya Indonesia, negara ini memiliki suara dalam proses gencatan senjata dan rekonstruksi di Gaza, sekaligus menegaskan peran aktif diplomasi kemanusiaan Indonesia di kancah internasional.*