MEDAN – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup sekadar mengembalikan kondisi seperti semula.
Menurutnya, setiap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadikan daerah terdampak lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) di Aula Gedung Binagraha, Kantor Bappelitbang Sumut, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: Aceh Dorong Rehabilitasi Pascabencana Terukur Melalui Forum Konsultasi Publik Renduk PRRP Ia menekankan pentingnya memanfaatkan pemulihan bencana sebagai momentum transformasi daerah.
"Dengan begitu, infrastruktur lebih aman, tata ruang lebih tertib, dan masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa depan," kata Sulaiman.
Rencana induk PRRP Sumut mengedepankan empat kebijakan utama: penguatan data dan kajian dampak bencana, integrasi program rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Keberhasilan rencana ini, menurut Sulaiman, sangat bergantung pada peran aktif pemerintah kabupaten/kota, provinsi, serta kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana aksi, alokasi anggaran, dan koordinasi program.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana.
Sinergi ini dianggap sebagai modal penting dalam membangun Sumut yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.
Rapat ini dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, OPD Pemprov Sumut, OPD kabupaten/kota, akademisi, serta pakar kebencanaan.*
(dh)