JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan berlangsung kurang lebih tiga jam dan membahas secara khusus keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Baca Juga: Indonesia Bergabung di Board of Peace Gaza, Eks Menlu Alwi Shihab: Kalau Tak Ikut, Tak Bisa Ngomong Pertemuan dihadiri mantan Menteri Luar Negeri seperti Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, Hasan Wirajuda, Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, serta peneliti senior Jusuf Wanandi, Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, dan tokoh lainnya.
Eks Menlu periode 2001–2009 Hasan Wirajuda menjelaskan pertemuan tersebut memberikan informasi lebih lengkap tentang alasan dan mekanisme keikutsertaan Indonesia di BoP.
Menurut Hasan, Indonesia telah melalui konsultasi erat dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam, sehingga delapan negara ini diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan di badan internasional tersebut.
"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam Board of Peace, termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace," ujar Hasan.
Terkait kontribusi dana, Hasan menegaskan belum ada keputusan final mengenai waktu maupun besaran sumbangan.
Namun kontribusi tersebut diarahkan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza sebagai wujud nyata kepedulian Indonesia terhadap penderitaan warga Palestina.
Hasan juga menanggapi kritik mengenai tidak adanya keikutsertaan PBB dalam Dewan Perdamaian.
Ia menekankan banyak upaya resolusi konflik internasional berhasil di luar kerangka PBB, seperti Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda tahun 1949 serta pembebasan Irian Barat.
Mantan Menlu periode 1999–2001 Alwi Shihab menambahkan, Presiden menegaskan Indonesia tetap memiliki ruang untuk memutuskan kelanjutan keanggotaan di BoP.