JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kasus meninggalnya seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga bunuh diri.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai tragedi kemanusiaan sekaligus tamparan keras bagi masyarakat dan negara.
"Peristiwa meninggalnya seorang bocah SD karena dugaan bunuh diri sangat memilukan semua kita yang masih memiliki nurani," kata Andreas Hugo kepada wartawan, Rabu, 4 Februari 2026.
Baca Juga: Gol Bunuh Diri Jadi Penentu, Generasi FC Arse Harus Berbagi Poin dengan Halak Hita FC di Laga Kunci U17 Hugo mendesak kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
Ia juga meminta pemerintah daerah hadir secara aktif mendampingi keluarga korban agar trauma dan dampak sosial tidak berlarut.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kematian tragis seorang anak tidak bisa dilihat sebagai peristiwa tunggal, melainkan indikasi adanya persoalan sosial yang lebih dalam, mulai dari kemiskinan, relasi keluarga, hingga minimnya perhatian terhadap kesehatan mental anak.
"Ini tamparan bagi kita sebagai masyarakat. Ketika seorang anak sampai putus asa, itu menandakan hilangnya perhatian, kasih sayang, dan perlindungan sosial," ujarnya.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab melindungi anak tidak hanya berada di pundak keluarga, tetapi juga masyarakat, sekolah, dan negara.
Meski mengakui keterbatasan negara dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, Hugo menilai kepekaan sosial seharusnya menjadi benteng pertama untuk mencegah tragedi serupa.
"Negara mungkin belum sepenuhnya mampu menghapus kemiskinan, tetapi kepedulian sosial seharusnya tidak boleh absen," katanya.
Sebelumnya, polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan milik korban yang ditulis dalam bahasa daerah Bajawa.
Surat tersebut berisi ungkapan kekecewaan sekaligus pesan perpisahan kepada sang ibu. Temuan ini semakin memperkuat urgensi penanganan serius terhadap persoalan kesehatan mental anak, khususnya di wilayah dengan keterbatasan ekonomi dan akses layanan sosial.*