JAKARTA — Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkap komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait partisipasi Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Cholil, Presiden Prabowo menegaskan kesiapannya untuk abstain atau keluar dari BoP apabila langkah dan kebijakan dewan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat Cholil bertemu dengan Prabowo, Selasa (3/2/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga: Presiden Prabowo Paparkan Strategi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza kepada 40 Tokoh Ormas Islam "Saya menyampaikan beberapa poin, termasuk kekhawatiran agar pasukan perdamaian Indonesia tidak melawan Hamas dan agar BoP tidak hanya memperjuangkan damai semu, tetapi damai yang benar-benar merdeka," ujar Cholil kepada wartawan.
Cholil menjelaskan, sikap skeptis muncul karena serangan Israel ke Gaza masih berlangsung meski ada kesepakatan gencatan senjata, dan PM Israel Benjamin Netanyahu belum mengakui negara Palestina.
Prabowo, menurut Cholil, merespons dengan menegaskan bahwa Indonesia akan menjaga prinsip kemerdekaan Palestina dan tidak melegitimasi penjajahan.
Jika agenda BoP tidak memberi pengaruh positif, Presiden siap mundur dari partisipasi dewan.
"Pak Presiden mengatakan, jika kegiatan tidak sesuai dengan konstitusi kita dan tidak bisa memberi pengaruh, beliau akan absen dan siap keluar," ujar Cholil.
Pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal posisi Indonesia di forum internasional, khususnya terkait isu Palestina, sekaligus menegaskan komitmen untuk tidak menyalahi konstitusi dan amanat moral bangsa.
Cholil menambahkan, pemerintah akan memantau perkembangan dalam beberapa waktu ke depan sebelum mengambil langkah strategis terkait BoP.
"Jika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji akan keluar. Prioritas utama tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina," tandasnya.*