JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang 40 tokoh organisasi Islam dan ulama dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Diskusi berlangsung sekitar empat jam dan menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Amerika Serikat untuk membantu Palestina, khususnya warga Gaza.
Tokoh yang hadir antara lain Rais 'Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum MUI Pusat KH. Anwar Iskandar, Waketum MUI KH. Cholil Nafis, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy.
Baca Juga: BNPB Ungkap Keterbatasan Anggaran untuk Mitigasi Banjir dan Longsor 2026, Presiden Setujui Pinjaman dari Spanyol Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjelaskan tujuan bergabungnya Indonesia dalam BoP adalah untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza, sekaligus memperjuangkan solusi dua negara bagi konflik Palestina-Israel.
"Kompas upaya ini adalah tercapainya solusi dua negara. Presiden juga menjelaskan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, yang dirancang untuk membantu meringankan penderitaan warga, bukan memerangi kelompok Hamas," kata Sugiono.
Muhadjir Effendy menambahkan, pertemuan berlangsung hangat tanpa debat. Presiden Prabowo mendapat apresiasi para ulama atas posisi Indonesia yang jelas dan konsisten.
"Yang intinya, Pak Presiden tetap menegaskan keberpihakan Indonesia terhadap Palestina dan solusi dua negara. Langkah bergabung ke BoP justru untuk memperjuangkan Palestina dari dalam dewan," ujarnya.
Ketua MUI Pusat KH. Anwar Iskandar menegaskan komitmen Indonesia dalam BoP adalah untuk melindungi dan membantu warga Palestina.
Menurutnya, Indonesia dan negara Islam lain akan keluar dari dewan apabila organisasi tersebut terbukti tidak memberi kemaslahatan bagi Palestina.
"Keputusan bergabung adalah bentuk perjuangan strategis dari dalam untuk menghentikan penderitaan warga Gaza dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina," kata Anwar.
Pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional terkait Palestina, sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa upaya pemerintah dilakukan secara koordinatif dan berbasis maslahat umat.*