JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk menerima pinjaman dari Pemerintah Spanyol guna memperkuat kesiapan mitigasi bencana pada 2026.
Pinjaman tersebut difokuskan pada penanganan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan bencana di Indonesia.
Baca Juga: Bantuan Banjir Kemensos di Sabungan Sipabangun Diprotes Warga, Diduga Tak Tepat Sasaran Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa, 3 Februari 2026, ia mengungkapkan alokasi anggaran mitigasi BNPB dalam lima tahun terakhir hanya berkisar Rp17–19 miliar per tahun.
"Anggaran pencegahan atau mitigasi bencana kami relatif sangat terbatas. Padahal risiko bencana hidrometeorologi semakin meningkat," kata Suharyanto.
Menurut dia, keterbatasan anggaran APBN mendorong BNPB mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melalui pinjaman luar negeri.
Dalam lima tahun terakhir, BNPB telah mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman yang diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan pra-bencana.
"Pinjaman luar negeri ini bukan untuk tanggap darurat, tetapi untuk meningkatkan kapasitas mitigasi dan pencegahan," ujar Suharyanto.
Selain pinjaman Spanyol, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai yang biasanya digunakan saat bencana telah terjadi.
Namun, sebagian dana tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah pascabencana agar lebih siap menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.
Suharyanto menyebut BNPB sebelumnya telah menggunakan pinjaman luar negeri senilai sekitar Rp949 miliar untuk pembangunan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta puluhan kabupaten dan kota, lengkap dengan sistem teknologi informasi dan sarana pendukung.