JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat konsolidasi bersama Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2026 guna mematangkan persiapan menjelang puncak peringatan HPN yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2026 di Serang, Banten.
Rapat yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir itu digelar secara hybrid pada Senin, 2 Februari 2026, di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi kegiatan, mengingat pelaksanaan HPN telah memasuki H-7.
Baca Juga: Hadiri Rakornas di Bogor, Wali Kota Binjai Siap Implementasikan Arahan Presiden Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang juga Ketua Panitia HPN 2026, Zulmansyah Sekedang, meminta setiap bidang dan kepanitiaan menyusun dua hingga tiga program kerja untuk dibahas dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas).
Program tersebut ditargetkan rampung dan diserahkan paling lambat 5 Februari 2026.
"Program kerja ini akan dikompilasi sebagai bahan kesepakatan bersama dalam Konkernas, mulai dari konferensi wartawan nasional hingga kerja sama internasional," kata Zulmansyah.
Selain membahas agenda Konkernas, rapat juga menyoroti kesiapan pelaksanaan puncak HPN 2026.
Akhmad Munir menyampaikan bahwa undangan resmi kepada Presiden telah disampaikan melalui Sekretariat Kabinet dan dikoordinasikan dengan Badan Komunikasi Pemerintah.
Meski belum ada kepastian kehadiran Presiden, panitia diminta tetap bersiap dengan skenario kehadiran kepala negara.
Pengaturan protokoler, susunan acara, serta alur keluar-masuk tamu menjadi fokus utama pembahasan guna menghindari perubahan mendadak.
Terkait akomodasi, panitia dan pengurus direncanakan menginap di Hotel Aston dan Hotel Le Dian. Panitia dijadwalkan tiba di Serang mulai 6 Februari 2026 untuk memastikan kelancaran rangkaian kegiatan HPN yang berlangsung pada 6–9 Februari 2026.
PWI Pusat berharap seluruh rangkaian HPN 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran pers nasional di tengah dinamika demokrasi dan informasi publik.*