BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan merugikan negara.
Ia meminta para mantan pimpinan BUMN bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik pengelolaan yang dilakukan di masa lalu.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Baca Juga: Prabowo: Sawit Bisa Diolah Jadi Biosolar, Indonesia Akan Bebas dari Ketergantungan Energi Impor Prabowo mengungkapkan pemerintahannya telah menghimpun seluruh kekayaan negara yang dikelola BUMN ke dalam satu manajemen melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Total aset yang dikelola disebut mencapai lebih dari US$ 1 triliun.
"Saya sudah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu pengelolaan, nilainya sekitar US$ 1.040 miliar aset," kata Prabowo.
Menurut dia, sebelumnya pengelolaan BUMN tersebar di lebih dari seribu perusahaan, sehingga sulit dikendalikan secara efektif.
Kondisi tersebut, kata Prabowo, membuka celah terjadinya praktik pengelolaan yang tidak efisien.
"Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa mengelola sebanyak itu?" ujarnya.
Prabowo menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pimpinan BUMN yang terbukti melakukan penyimpangan.
Ia memperingatkan bahwa proses hukum akan ditempuh jika ditemukan pelanggaran.
"Saya katakan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak saja. Siap-siap dipanggil Kejaksaan," ujar Prabowo.