BANDA ACEH – Penanganan pendidikan pascabencana di Provinsi Aceh mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan dinilai berpotensi menjadi model nasional dalam menjamin keberlanjutan layanan pendidikan di situasi darurat.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh, Iskandar Muda Hasibuan, saat berada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Minggu (1/2/2026).
Iskandar menekankan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, satuan pendidikan negeri dan swasta, serta dukungan masyarakat.
Baca Juga: APINDO dan Coca-Cola Salurkan Beasiswa 50.000 Euro untuk Mahasiswa Terdampak Banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh Koordinasi lintas pemangku kepentingan memungkinkan proses pembelajaran tetap berjalan melalui skema pendidikan darurat, penyesuaian kebijakan pembelajaran, serta penguatan nilai religiusitas dan spiritualitas.
"Praktik baik yang diterapkan di Aceh sejalan dengan arah kebijakan nasional Kemendikdasmen dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh, adaptif, dan inklusif terhadap risiko bencana. Pengalaman Aceh diharapkan dapat direplikasi di daerah lain sebagai strategi nasional penanganan pendidikan saat kedaruratan," ujar Iskandar.
BMPS Aceh menilai keberhasilan pendidikan pascabencana tidak hanya menyelamatkan hak belajar siswa, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana.
Model Aceh diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam menyiapkan layanan pendidikan yang lebih tanggap bencana di masa mendatang.*
(dh)