MEDAN — Tim Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara pada Kamis (29/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas I Medan ini bertujuan memperkuat pengelolaan keamanan, sumber daya manusia, dan tata kelola pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.
Kunjungan kerja dipimpin oleh Sugiat Santoso, S.E., M.S.P., Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja Pemasyarakatan, bersama sejumlah anggota Komisi XIII dari berbagai fraksi.
Baca Juga: Polsek Denpasar Barat Intensifkan Patroli Subuh, Antisipasi Balap Liar dan Kejahatan 3C Rombongan disambut langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, beserta jajaran pejabat struktural dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Yudi Suseno menekankan pentingnya penguatan SDM sebagai kunci transformasi pemasyarakatan.
"Petugas pemasyarakatan dituntut tidak hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga adaptif terhadap perubahan paradigma hukum pidana, memiliki kompetensi teknis, serta mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan," ujar Yudi.
Lebih lanjut, Yudi menambahkan, langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas pembinaan, penguatan sistem keamanan, dan pembenahan tata kelola menjadi prioritas untuk mendukung implementasi KUHP Baru.
Ia menegaskan, pemasyarakatan kini harus berperan sebagai pusat dari sistem peradilan pidana, bukan sekadar ujung dari proses hukum.
Sementara itu, Sugiat Santoso menekankan bahwa kunjungan kerja ini menjadi wadah untuk menggali kendala riil yang dihadapi Lapas dan Rutan di daerah.
"Panja hadir untuk mendengarkan dan mencatat persoalan yang ada di lapangan, baik dari aspek keamanan, SDM, sarana prasarana, maupun tata kelola administrasi," katanya.
Seluruh temuan dan masukan dari kunjungan kerja akan dirangkum dalam laporan resmi Panja Komisi XIII DPR RI, yang nantinya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Ketua DPR RI.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis pemasyarakatan, sehingga transformasi sistem pemasyarakatan di Sumatera Utara dapat berjalan profesional, aman, dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial.*