MEDAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Jurnalis Independen Nusantara (IJEN) resmi menetapkan Ismed Harahap sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IJEN Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2030.
Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP IJEN yang ditetapkan di Surabaya, Senin (26/1/2026).
Ismed Harahap dipercaya memimpin DPW IJEN Sumatera Utara berkat rekam jejak, integritas, dan komitmen dalam menegakkan nilai-nilai jurnalisme independen, profesional, dan beretika.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Bali Tegaskan Pentingnya Kolaborasi dalam Hari Bhakti Imigrasi ke-76 Sementara posisi Sekretaris DPW dijabat Ringgo Siregar, S.Pd., yang akan fokus memperkuat tata kelola organisasi, administrasi, dan konsolidasi internal.
Ketua Umum DPP IJEN, Ali Maskur, menekankan bahwa penunjukan Ismed merupakan hasil pertimbangan matang organisasi, mengingat Sumatera Utara memiliki dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang tinggi.
"Kami menilai Ismed Harahap memiliki kapasitas untuk memimpin, merangkul seluruh elemen jurnalis, dan menjaga marwah profesi," ujar Ali Maskur.
Dalam pernyataan resminya, Ismed Harahap menegaskan bahwa DPW IJEN Sumatera Utara akan fokus pada penguatan integritas jurnalis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
"IJEN Sumatera Utara harus menjadi rumah besar bagi jurnalis yang bekerja secara independen, profesional, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Kami akan membangun organisasi yang solid, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik," kata Ismed.
Senada dengan itu, Ringgo Siregar menekankan kesiapan sekretariat DPW IJEN untuk menjadi pusat konsolidasi data, komunikasi, dan kaderisasi jurnalis di seluruh Sumatera Utara.
"Kami akan memastikan administrasi tertib, program kerja terukur, dan kaderisasi berjalan berkesinambungan. IJEN harus hadir sebagai penjaga nilai profesionalisme pers," ujarnya.
Kepengurusan DPW IJEN Sumatera Utara juga diperkuat oleh wakil ketua, bendahara, koordinator wilayah, serta bidang strategis, termasuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, serta Bidang Kemitraan.
Kepengurusan ini berada di bawah pembinaan langsung DPP IJEN yang telah memiliki legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.