JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pengalihan ke kementerian.
Ia meminta seluruh jajaran untuk mempertahankan posisi ini "sampai titik darah penghabisan".
Pernyataan itu disampaikan Sigit di akhir rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (26/1/2026), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: KLH Gugat 6 Perusahaan di Sumut Senilai Rp 4,9 Triliun, atas Dugaan Perparah Bencana di Sumut Ia menyampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPR yang mendukung posisi Polri di bawah Presiden.
"Mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Posisi saat ini ideal untuk kami menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Sigit.
Menurut Kapolri, penempatan Polri di bawah kementerian khusus berpotensi menimbulkan "matahari kembar", karena Polri tidak akan bisa bergerak langsung sesuai kebutuhan Presiden.
Ia menekankan posisi saat ini memungkinkan Polri beroperasi cepat dan independen, tanpa intervensi kementerian.
Sigit juga menyinggung tawaran menjadi menteri kepolisian, yang ia tolak.
"Kalau saya harus memilih, bahkan ada yang menawarkan melalui WA, saya lebih baik menjadi petani daripada menteri kepolisian," ujarnya disambut tepuk tangan anggota DPR.
Kapolri menegaskan kembali, seluruh jajaran harus berkomitmen mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kedaulatan negara.*
(d/dh)