JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinnya dicabut setelah bencana di wilayah Sumatera.
Pencabutan izin tersebut, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan penegakan hukum.
Baca Juga: Pemprov Sumut Percepat Implementasi Sumut Corporate University untuk Tingkatkan Kompetensi ASN Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menyebutkan sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil audit dan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Satgas PKH melaporkan dan Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin dari 28 perusahaan tersebut, yang terdiri dari 22 perusahaan di sektor kehutanan," kata Prasetyo.
Selain itu, enam perusahaan lainnya bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan.Prasetyo menegaskan pencabutan izin bukan keputusan mendadak.
Ia mengatakan pemerintah telah melalui proses pemeriksaan administratif dan penegakan hukum sebelum mengambil langkah tersebut.
Menurut dia, kebijakan itu bertujuan menertibkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana.
Meski demikian, Prasetyo menyatakan pemerintah tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pencabutan izin tersebut, terutama terhadap para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan itu.
"Kami berharap hukum ditegakkan, tetapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik bagi saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut maupun bagi pengelolaan ke depan agar dapat menambah kekayaan negara," ujarnya.
Prasetyo menjelaskan lahan dan kegiatan usaha dari 28 perusahaan tersebut akan diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.