JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menekankan bahwa proses perdamaian di Gaza tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar.
Menurutnya, masyarakat lokal, yakni warga Palestina dan Israel, harus dilibatkan secara aktif dalam upaya rekonsiliasi.
"Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung," ujar JK kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Baca Juga: WHO Tegaskan Alasan AS Tarik Diri Tidak Benar, Tunggakan Iuran Capai Rp4,7 Triliun JK menilai keterlibatan warga lokal merupakan kunci agar perdamaian berlangsung efektif dan berkelanjutan.
Tanpa partisipasi aktif masyarakat yang mengalami langsung konflik, langkah-langkah diplomasi internasional berpotensi hanya menjadi formalitas.
Kritik JK terkait Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dewan ini diluncurkan pada Kamis (22/1/2026) di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, dan bertujuan menjadi forum global untuk mendukung perdamaian dan pembangunan di Gaza.
"Indonesia perlu mendorong agar inisiatif perdamaian ini tidak bersifat elitis. Tidak hanya negara besar yang menentukan, tetapi warga di wilayah konflik juga harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri," tegas JK.
Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza, menandai keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional tersebut.
JK menekankan bahwa upaya ini harus berpijak pada pemahaman terhadap akar persoalan masyarakat, bukan semata kepentingan politik global.
Dengan prinsip tersebut, JK berharap Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi platform yang inklusif, memberikan ruang bagi suara masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat legitimasi langkah-langkah perdamaian yang diambil oleh negara-negara anggota.*