JAKARTA — Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto, menekankan bahwa pemerintah seharusnya memandang kritik publik sebagai data, bukan ancaman.
Ia menilai pola respons pemerintah saat dikritik kerap berupa diam, marah, menyalahkan, atau mengerahkan buzzer, yang justru memperburuk persepsi publik.
"Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya: diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga," ujar Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, Jumat, 23 Januari 2026.
Baca Juga: Menlu Jelaskan Alasan Presiden Prabowo Bawa Indonesia Bergabung dalam Board of Peace untuk Gaza Menurut Noe, kritik, meski terkadang disampaikan kasar, sebenarnya adalah aspirasi rakyat yang ingin didengar.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan kerangka kerja (framework) jelas dalam menanggapi kritik, termasuk mengakui masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta menyertakan komitmen yang bisa dipantau publik.
"Kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi," kata Noe.
Noe juga menekankan bahwa tidak semua masyarakat mampu menyampaikan kritik secara logis dan sistematis.
"Yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan Tenaga Ahli," ujarnya.
Selain itu, Noe menegaskan bahwa perannya sebagai Tenaga Ahli di DPN RI adalah eksperimen untuk membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat.
Ia siap mundur jika rekomendasi dan gagasannya tidak mendapat ruang untuk diterapkan.
"Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign," jelasnya.
Noe berharap setiap pejabat dapat menanggapi masalah dengan dingin, mengakui eksistensi masalah, merespons jujur dan transparan, serta memiliki komitmen yang dapat dilihat bersama, sehingga interaksi pemerintah dan publik lebih efektif dan konstruktif.*