JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan dan perluasan program layanan perkawinan serta ketahanan keluarga di tengah tren global penundaan pernikahan.
Negara, menurut dia, harus hadir melalui kebijakan afirmatif yang mendorong kesiapan generasi muda dalam membangun keluarga.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2026 di Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.
Baca Juga: Kisruh Kuota Haji 2024, KPK Panggil Mantan Menpora Dito Ariotedjo Ia menyinggung sejumlah program Kementerian Agama yang dinilai strategis, antara lain Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Nikah), Nikah Fest, Bimbingan Perkawinan (Bimwin), serta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).
"Perkawinan itu bukan sekadar urusan pribadi, tapi juga bagian dari ikhtiar membangun peradaban," kata Nasaruddin.
Ia mengungkapkan, data Kementerian Agama menunjukkan adanya kenaikan angka perkawinan sebesar 0,3 persen pada 2025, yang salah satunya dipengaruhi oleh implementasi program Gas Nikah.
Meski demikian, Nasaruddin menilai capaian tersebut masih jauh dari ideal.
"Masih ada peningkatan, tetapi ini juga menjadi sinyal bahwa kita harus bekerja lebih keras," ujarnya.
Nasaruddin menyebut tren menunda pernikahan merupakan fenomena global yang juga mulai berdampak di Indonesia.
Ia merujuk pengalaman sejumlah negara maju yang menghadapi penurunan signifikan minat menikah di kalangan generasi muda.
"Sekarang muncul fenomena global, orang tidak akan kawin atau menunda perkawinannya sampai usia yang justru tidak produktif," katanya.
Menurut dia, perubahan pola pikir generasi muda perlu direspons dengan pendekatan yang lebih adaptif dan persuasif.