BANDA ACEH— Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya.
Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Muzakir—yang akrab disapa Mualem—dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di Posko Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam, 22 Januari 2026.
Baca Juga: Cuaca Berawan hingga Kabut Selimuti Sejumlah Wilayah Aceh Hari Ini Menurut Mualem, perpanjangan status darurat ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026.
Pertimbangan utama perpanjangan adalah belum tuntasnya penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak.
"Berdasarkan laporan lapangan dan masukan dari Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta Pidie Jaya, penanganan darurat masih membutuhkan waktu tambahan," kata Mualem.
Ia menyebutkan, perpanjangan status tanggap darurat diperlukan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang masih terisolasi.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan setidaknya delapan jembatan darurat untuk memulihkan akses transportasi warga.
"Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air meningkat, akses transportasi benar-benar terputus," ujar Mualem.
Sejalan dengan perpanjangan status darurat, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, hingga dunia usaha untuk mempercepat langkah pemulihan.
Fokus diarahkan pada pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga terdampak.