BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan dukungan operasional bagi relawan yang terlibat dalam tanggap darurat bencana hidrometeorologi bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala BPBA, Fadmi Ridwan, SP, MA, saat ditemui di Banda Aceh, Senin (19/1/2026).
Fadmi menjelaskan, perekrutan relawan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
Baca Juga: Tahap Administrasi Selesai, 10 Calon Pimpinan Tinggi Pratama Aceh Melaju ke Seleksi Berikutnya Dalam peraturan tersebut, tidak diatur secara khusus penetapan relawan dalam satu keputusan, sehingga pemerintah memberikan ruang partisipasi publik secara adil.
Menurut informasi dari pengelola desk relawan BPBA, Yudhi Satria, tujuan perekrutan relawan adalah memberi keterlibatan bagi masyarakat dalam proses penanganan bencana secara non-partisan, tanpa diskriminasi SARA, serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Proses pendaftaran relawan dikoordinir oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh, yang melibatkan sejumlah LSM, organisasi mahasiswa, dan pemuda dari wilayah terdampak bencana. Saat ini, total relawan yang terdaftar lebih dari 3.200 orang.
Untuk mendukung operasional di lapangan, pemerintah Aceh melalui BPBA menyiapkan total anggaran Rp 5,907 miliar, terdiri dari Rp 4,296 miliar untuk uang lelah dan Rp 1,611 miliar untuk uang makan.
Dana ini bersumber dari BTT Tahun Anggaran 2025, dengan standar biaya sesuai ketentuan BNPB: uang lelah Rp 120.000/orang/hari dan uang makan Rp 45.000/orang/hari.
Fadmi menambahkan, proses pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui Cash Management System (CMS).
Hingga 31 Desember 2025, sebanyak 1.576 relawan menerima uang lelah, sementara 1.943 orang menerima uang makan.
Total dana yang telah dicairkan melalui CMS mencapai Rp 3,067 miliar, atau 51,93% dari total BTT yang disediakan. Sisanya sebesar Rp 2,839 miliar telah disetor ke kas daerah Aceh sesuai aturan yang berlaku.
"BPBA memberikan dukungan operasional secara transparan dan berpedoman pada standar biaya BNPB, agar relawan dapat bekerja maksimal membantu masyarakat terdampak bencana," ujar Fadmi.