JAKARTA – Lebih dari 1 juta hektare kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini digunakan untuk kepentingan non-kehutanan, seperti tambang dan perkebunan, bukan untuk fungsi hutan.
Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (19/1/2026).
Menurut Nusron, rincian penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan di tiga provinsi itu mencapai:
Baca Juga: Cuaca Berawan hingga Kabut Asap Selimuti Sejumlah Wilayah Sumatera Utara - Aceh: 358 ribu hektare
- Sumatera Utara: 884 ribu hektare
- Sumatera Barat: 357 ribu hektare
"Selain perkebunan, kawasan hutan juga banyak digunakan untuk izin tambang atau IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)," kata Nusron.
Ia menekankan pentingnya evaluasi total terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Sumatera, karena tata ruang saat ini dianggap "sakit" dan memberikan insentif yang mempercepat terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Nusron menilai banyak daerah tidak melakukan pemutakhiran data tata ruang sesuai aturan yang mengharuskan evaluasi setiap lima tahun.
"Ini momentum untuk melakukan rekonstruksi tata ruang, tidak hanya fisik, tapi juga agar tata ruang lebih tangguh terhadap bencana. Jika kajian menunjukkan diperlukan, lahan yang dilepas bisa dikembalikan menjadi kawasan hutan," ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN saat ini juga sedang bekerja sama dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk meneliti apakah penggunaan lahan hutan untuk non-kehutanan menjadi pemicu banjir di beberapa wilayah Sumatera.*
(d/dh)