JAKARTA — Pemerintah memastikan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana di Sumatera tetap terlindungi meski sertifikat hilang atau rusak.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Nusron, setiap jengkal tanah masyarakat yang terdampak banjir dan longsor akan dijamin oleh negara.
Baca Juga: Komisi II DPR Tegaskan Revisi UU Pemilu Tak Digabung dengan UU Pilkada "Dalam setiap peristiwa bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat. Kepastian ini bukan hanya untuk administrasi, tapi bentuk hadirnya negara melindungi hak rakyat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi paling rentan," ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah para korban. Tanah terdampak bencana dibagi menjadi dua kategori: tanah musnah dan tanah terdampak.- Tanah musnah: tanah yang hilang akibat bencana. Pemerintah akan menerbitkan SK Penetapan Tanah Musnah sebagai bukti legalitas.- Tanah terdampak tapi tidak musnah: pemerintah mendorong rekonstruksi dan reklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan.
Bagi pemilik tanah yang sertifikatnya hilang atau rusak, Nusron menegaskan hak mereka tetap diakui. Sertifikat pengganti akan diterbitkan sesuai ketentuan hukum.
"Negara menjamin hak tersebut tetap diakui, sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas atas tanahnya," ujarnya.
Selain itu, Nusron melihat bencana sebagai momentum untuk mendorong pendaftaran tanah pertama kali bagi tanah yang belum terdaftar, sehingga masuk ke dalam sistem hukum pertanahan nasional.
Dalam menangani kerusakan infrastruktur, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan anggaran Rp 3,1 miliar untuk pelayanan sementara akibat empat kantor pertanahan yang terdampak di Sumatera, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
"Bencana ini menyebabkan beberapa kantor pertanahan terisolir. Anggaran ini digunakan untuk memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan bagi masyarakat," jelas Nusron.
Langkah-langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjamin hak atas tanah rakyat tetap terlindungi, sekaligus memperkuat pelayanan publik pasca-bencana.*