JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas, termasuk pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah menteri lain.
Baca Juga: KSP Apresiasi Peran Polri dalam Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang Dalam sambutannya, Menko PMK Pratikno menegaskan, Satgas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah.
"Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula," kata Pratikno.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan percepatan tindak lanjut di lapangan, sementara Tim Pelaksana akan melaporkan perkembangan implementasi minimal setiap bulan.
Rakor juga membahas prioritas percepatan di sektor pendidikan, termasuk relokasi sekolah yang rusak, program cash for work melalui Dana Siap Pakai, pembangunan gedung sekolah tahan bencana, serta penyaluran tunjangan guru dan dukungan operasional bagi sekolah terdampak.
Gubernur Aceh Mualem menyampaikan sejumlah tantangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, terutama masa transisi dari tanggap darurat ke tahap pemulihan.
Ia meminta kejelasan mekanisme dukungan sektoral dari Satgas nasional dan menyoroti kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang bulan Ramadhan.
"Pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat kembali normal, sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi membangun kembali harapan masyarakat," ujar Mualem.
Selain itu, kebijakan strategis selama tanggap darurat, seperti pembebasan barcode SPBU dan pengoperasian Jalan Tol Sigli–Banda Aceh, diharapkan dapat terus dilanjutkan hingga masa transisi selesai.
Rakor ini menjadi titik awal koordinasi nasional untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan.*