JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global yang semakin keras, kompetitif, dan sulit diprediksi.
Diplomasi Indonesia, menurut Sugiono, harus dibangun di atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan pendekatan realistis.
"Ketahanan yang bersifat dinamis sangat penting karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal, dan krisis tidak hadir satu per satu. Dinamika global, cepat atau lambat, akan terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga: 13 Mahasiswa Tantang Pasal KUHP soal Penghinaan Presiden ke MK, Dinilai Batasi Kebebasan Berekspresi Sugiono menekankan bahwa fenomena global, seperti gangguan rantai pasok yang memicu kenaikan harga bahan pokok, termasuk persoalan politik luar negeri.
Begitu pula dengan perkembangan teknologi yang memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan lapangan kerja, serta memburuknya situasi keamanan di sejumlah wilayah, yang berdampak pada keselamatan WNI di luar negeri.
Dalam konteks ini, Sugiono menekankan pentingnya ketahanan nasional yang dibangun dari dalam negeri, bukan dipinjam dari pihak lain.
"Hanya negara yang kuat secara internal yang memiliki daya tawar di tingkat global. Diplomasi ketahanan ini bersifat adaptif dan menjadi pilar fundamental politik luar negeri Indonesia," katanya.
Sugiono juga menyoroti bidang kedaulatan dan pertahanan. Stabilitas nasional tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dikelola secara aktif dengan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Prioritas utama, menurutnya, adalah penyelesaian batas wilayah darat dan maritim, yang sepanjang 2025 menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.
Di bidang pertahanan, Indonesia membentuk kerja sama strategis dengan Rusia dan Thailand, serta meningkatkan hubungan dengan Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif.
Tercatat, ada tujuh kerja sama di bidang pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Turkiye, dan Yordania.
Sugiono menekankan bahwa diplomasi dan pertahanan harus berjalan sinergis.