JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Puan saat berpidato dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Menurut Puan, DPR memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memastikan kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga mendorong keadilan sosial serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
Baca Juga: Mualem Tinjau Pengungsian Korban Banjir Bandang di Aceh Utara, Pastikan Kondisi Penyintas "DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional," kata Puan di hadapan anggota dewan.
Puan menilai kompleksitas persoalan nasional saat ini menuntut peran aktif DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ia menyebut sejumlah tantangan strategis yang harus dijawab melalui kebijakan negara, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia.
Menurut dia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi masih membutuhkan reformasi struktural agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara inklusif dan berkeadilan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, serta transisi menuju ekonomi hijau.
Puan juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat.
Ia menekankan perlunya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Ketua DPR tersebut menyinggung persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilainya masih menjadi tantangan serius.
Pemerataan pembangunan, kata dia, penting untuk mengurangi kesenjangan sekaligus memperkuat persatuan nasional.