JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengecam keras tindakan Amerika Serikat (AS) yang melakukan serangan militer terhadap Venezuela sekaligus menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.
Serangan tersebut menurut Megawati melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara berdaulat.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional I PDIP Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga: Cairkan Saldo DANA Gratis Rp431.000 Malam Ini, Begini Cara Mudahnya! Ia menyebut operasi militer AS sebagai praktik intervensi yang seharusnya ditinggalkan oleh komunitas global.
"Di tengah krisis global, dunia kembali dihadapkan pada praktik lama yang seharusnya ditinggalkan: intervensi, pemaksaan kehendak, dan penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat," ujar Megawati.
Ia menekankan sikap tegas PDIP terhadap setiap upaya intervensi militer, termasuk operasi militer AS yang telah menimbulkan kecaman internasional sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Megawati juga mengkritik penangkapan Maduro bersama istrinya, menilai tindakan itu sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari prinsip dasar hubungan antarbangsa dan Piagam PBB.
"Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak," tegasnya.
Ia mendorong agar konflik antara AS dan Venezuela diselesaikan melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional.
Megawati juga mengingatkan bahwa Indonesia sejak era Konferensi Asia Afrika konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya.
Operasi militer yang dipimpin AS tersebut terjadi pada awal Januari 2026 di Caracas, yang menurut pernyataan Presiden AS Donald Trump menghasilkan penangkapan Presiden Maduro dan istrinya.
Operasi ini, yang mencakup serangan udara dan aksi pasukan khusus, membawa pemimpin Venezuela ke New York, di mana ia menghadapi tuduhan pidana terkait narkotika dan terorisme di pengadilan federal AS.